pariwisata kabupaten situbondo

Desak Ungkap ‘Dalang’ Intelektual Pengadaan Laptop & Jaringan Internet

  Dibaca : 296 kali
Desak Ungkap ‘Dalang’ Intelektual Pengadaan Laptop & Jaringan Internet
Ketua LSM Gempur, MA Junaedi SPd
space ads post kiri

Ketua LSM Gempur M. A. Junaedi, S.Pd minta kepada penyidik tindak pidana korupsi Polres Situbondo mengungkap ‘Dalang’ intelektual pengadaan laptop, jaringan internet dan pelatihan SIMDES yang menggunakan Dana Alokasi Desa tahun anggaran 2015.

“Saya meminta kepada penyidik Polres Situbondo bukan hanya memeriksa kades dan Kabag serta staf Bagian Pemerintah desa saja. Namun penyidik polres juga harus mau mengungkap ‘dalang’ intelektual dari pengadaan tersebut,” ujar M.A. Junaedi kepada Memo X.

Lebih lanjut, M.A. Junaedi mengatakan, apabila Polres Situbondo tidak segera menyelidiki ‘dalang’ intlektual pangadaan laptop, jaringan internet dan pelatihan SIMDES yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015, maka LSM Gempur akan segera turun jalan.

“Saya bersama teman-teman akan terus menggiring ‘dalang’ intelektual itu hingga masuk ke ranah hukum,” beber Junaedi.

Sebab, sambung Junaedi, ‘dalang’ intletual itu bukan saja ‘bermain’ pada pengadaan laptop, modem dan pelatihan SIMDES saja.

Tapi, ‘dalang’ intelektual itu juga telah mengarahkan pengadaan CCTV Dishubkominfo dan Mesin Absensi atau Fingerprint kepada salah satu rekan sekolahnya yang berinisial SPT. “ Dia itu teman sekolah ‘dalang’ intelektual itu,” beber Junaedi.

Oleh sebab itu, M.A. Junaedi meminta kepada pihak penyidik Polres Situbondo segera menyelidiki ‘dalang’ intelektual dibalik pengadaan laptop, jaringan internet dan pelatihan SIMDES yang dipatok harga 12 juta per kepala desa oleh rekanan berinisial SPT.

“Kepala desa tidak ada yang kenal dengan SPT. Kala itu, SPT datang membawa blangko pemesan kepada kepala desa. Karena sudah ada pengarahan dari ‘dalang’ intelektual itu, maka seluruh kepala desa akhirnya manut dan mau mengisi blangko atau formulir pemesanan barang seharga Rp. 12 juta per kepala desa itu, “ ungkap Junaedi.

Jika tidak ada yang mengarahkan, imbuh Junaedi, tidak mungkin Bagian Pemerintahan Desa berani melakukan hal itu. Fungsinya Bagaian Pemerintah Desa hanya bisa memfasilitasi desa sesuai dengan kapasitasnya.

“Saya ngga yakin jika Bagian Pemerintahan Desa yang mengarahkan pemesanan laptop dan jaringan internet itu ke SPT,” pungkas Junaedi. (cw-1)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional